LAMAN

SELAMAT DATANG

Senin, 03 Desember 2012

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK CINA


GAMBAR BENDERA REPUBLIKCINA


PETA TAIWAN (CINA)

Ibu Kota                                 : Taipei
Bahasa Resmi                         : Mandarin
Bentuk Pemerintahan               : Republik
Presiden                                  : Ma Ying-jeou (馬英九)
Wakil Presiden                         : Vincent Siew (蕭萬長)
Perdana Menteri                       : Wu Den-yih (吳敦義)
Pendirian                                 : Revolusi Xinhai 
Lagu Kebangsaan                   : Tiga Prinsip Rakyat (三民主義)
Didirikan                                : 1 Januari 1912 
Luas Daerah                            : 32,260 km2
Jumlah Penduduk                     : ± 22.749.838 
Pendapatan Perkapita              : 876 miliar
Mata Uang                              : Dolar Baru Taiwan (新臺幣) (NT$)


Cina adalah negara kepulauan yang berbentuk republik yang pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Cina mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Republik Cina adalah sebuah negara yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, danKepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Cina secara keseluruhan, sementara istilah "Cina" merujuk kepada Republik Rakyat Cina, yang menguasai Cina Daratan, Hong Kong dan Makau. Walaupun "Republik Cina" adalah nama resmi negara ini, perkataan "Cina" itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Cina Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Cina setelah berakhirnya pemerintahan Republik Cina (1911-1949) pada tahun 1949.
Republik Cina (ROC) sendiri bermula di Cina Daratan, setelah penggulingan pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan penamatan 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Cina Daratan adalah secara kemunculan panglima perang (war lords), Pendudukan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat Partai Komunis Cina menggulingkan pemerintahan Partai Nasionalis Cina (juga dikenal sebagai Kuomintang).

Pemerintah Republik Cina pindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan ibukota sementaranya di Taipei di mana ia terus menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Cina, termasuk tanah daratan, yang sah. Pada masa yang sama, Komunis di tanah daratan (mainland) menafikan kemunculan Republik Rakyat Cina dan mendakwa menjadi negara pengganti Republik Cina di seluruh negara Cina (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik Cina telah dikatakan sebagai satu produk Kuomintang (KMT)—sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik Cina.

Sejarah Republik Cina

Taiwan pernah dijajah oleh Belanda (1624), kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662 , seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibukotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Cina daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing (atau Dinasti Manchuria yang dianggap orang-orang Tiongkok/Han adalah dinasti asing). Seperti halnya pemerintahan Republik Cina pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Cina daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).
Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik Cina pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Cina-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Cina masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Cina dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.
Republik Cina didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Cina, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik (Minguo Yuannian) untuk tahun 1912 Masehi. Republik Cina beribukota di Nanjing.



Bentuk Politik Republik Cina

Republik Cina memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat.
Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Cina karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.

 

Status politik Republik Cina

Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Cina itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Cina pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar Cina semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Cina di Cina Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Cina terus mendominasi politik di Taiwan.


Hubungan luar negeri

Republik Cina yang didirikan di Cina Daratan pada mulanya diakui oleh dunia kendati pemerintahannya tidak sekuat semasa dibelenggu para panglima perang dan perang saudara dengan RRC.
Sekarang, Republik Cina terus diakui oleh 25 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma. Republik Rakyat Cina mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Cina dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Cina walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRC membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Cina secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Republik Cina yang menggunakan nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Cina di bawah nama aneh seperti Institut Amerika di Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Cina.




Untuk melindungi dan menjalankan kepentingannya, pemerintah Indonesia juga mempunyai perwakilan non-pemerintah yang bersifat ekonomi di Taipei. Diawali sejak 1967 dengan penempatan petugas intelijen dari BAKIN sampai pada tahun 1994 dengan dibentuknyaKantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Kantor ini merupakan perwakilan pemerintah yang mempunyai misi menjalankan kepentingan ekonomi dan imigrasi di Taipei.
Republik Cina adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara Cina di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB nomor 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Usaha Republik Cina untuk masuk kembali ke badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.
Bersama dengan masalah dengan Taiwan berkenaan daratan Cina, Republik Cina juga menghadapi hubungan yang kontroversial denganMongolia. Hingga tahun 1945, Republik Cina menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Republik Cina telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Republik Cina membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah RRC akan menginterpretasikannya sebagai upaya untuk merdeka.

Struktur politik

Kepala pemerintahan Republik Cina adalah Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan tiket bersama Wakil Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaituYuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.

Pembagian pemerintahan lokal

Organisasi politik Republik Cina pada awalnya didasarkan atas konstitusi yang ditulis pada tahun 1947 di Cina Daratan sebelum jatuhnya republik ke tangan komunis. Dengan itu, pembagian utama di bawah pemerintahan adalah dengan provinsi Taiwan dan sebagian provinsi Fujian yang dalam kenyataannya diperuntukkan bagi provinsi lain di negara Cina yang tidak dapat digunakan. Namun demikian, status kota Taipei dan Kaohsiung telah ditetapkan menjadi wilayah yang mempunyai status sama seperti provinsi di bawah langsung pemerintahan pusat. Fungsi pemerintahan provinsi Taiwan dan Fujian dialihkan antara pemeintahan pusat dan pemerintah daerah Taiwan.
§  Provinsi Taiwan (semua): pulau Taiwan sendiri tidak termasuk kekuasaan Pusat, dengan daerah Penghu (Kepulauan Pescadores)
§  16 daerah
§  Lima kota berstatus provinsi
§  Provinsi Fujian (cebisan): pulau-pulau kecil dekat tanah besar Tiongkok:
§  Daeran Kinmen(Quemoy)
§  sebagian dari daerah Lienchiang, yaitu Kepulauan Matsu
§  Dua wilayah khusus di bawah Pemerintah Pusat:
§  Kaohsiung
§  Taipei
Republik Cina juga menguasai Kepulauan Dongsha dan Pulau Taiping yang terdiri dari Kepulauan Laut Cina Selatan yang hak miliknya dipertikaikan. Di bawah perbatasan resmi Taiwan, mereka merupakan bagian wilayah pulau Hainan.
Tambahan pula, walaupun Republik Cina tidak membatalkan tuntutannya terhadap Cina Daratan (termasuk Tibet), Mongolia dan Tuva pada tahun 1991 pemerintahan RRC di kawasan-kawasan tersebut diakui, dan ini telah menimbulkan kebimbangan bahwa Republik Cina bersiap untuk tidak lagi menuntuk wilayah-wilayah berkenaan. Satu sebab kenapa Republik Cina tidak pernah secara resmi membubarkan tuntutan mereka terhadap wilayah-wilayah ini adalah karena rasa takut kepada ancaman pemerintah RRC untuk menyerang Republik Cina atas persiapan apapun untuk merdeka.
Pemerintahan DPP dibawah Chen Shui-bian tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan lama ini dengan mendirikan kantor perwakilan Republik Cina di ibu negara Mongolia, Ulan Bator. Peta-peta resmi masih menampakkan 35 provinsi di tanah besar dan bukannnya 23 seperti yang ditunjukkan oleh peta RRC yang merupakan realitas masa kini. Partai pemerintah DPP telah menghapuskan syarat yang mewajibkan pembuat peta Republik Cina menunjukkan perbatasan resmi Republik Cina.

Kependudukan Republik Cina

Penduduk Republik Cina (Taiwan) umumnya beretnis Cina terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Taiwan asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.

Perekonomian Republik Cina
Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan; kini terdapat 50.000 perusahaan Taiwan di negara Tiongkok.
Republik Cina modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam tiga dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia.
Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepangdengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang.
Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.
Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa.
Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi RRT juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik.
Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Taiwan terpuruk pada tahun 2001 yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari Tiongkok Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa Pemilu tahun 2004 lalu.


Sistem Calendar

ruti tradisi kekaisaran menggunakan nama kaisar Tiongkok sebagai rujukan era dan tahun pemerintahan, dokumen-dokumen resmi Taiwan dan kebanyakan orang Taiwan masih mengguna Min Guo sistem mennomorkan tahun diri tahun 1912 sebagai tahun pendirian Republik Cina. Seperti contoh, tahun 2006 adalah tahun ke-95 'Min Guo' ataupun tahun ke-95 Republik Cina (jiu shiwu) nian" dalam bahasa Tionghoa. Pada kebiasaannya nama era Tiongkok berkarekter dua, Min Guo adalah singkatan nama panjang ini. Kalender Juche yang digunakan di Korea Utara yang bermula dengan kelahiran Kim Il Sung pada tahun 1912 juga menggunakan sistem yang sama.

Militer Republik Cina

Saat ini Republik Cina mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan tujuan menentang Republik Rakyat Cina di daratan yang masih memerangi Taiwan. Dari pengunduran Taiwan dari tanah daratan pada tahun 1949 hingga tahun 1970-an, misi utama militer adalah 'mengambil kembali tanah daratan'. Dengan keadaannya sekarang, militer Taiwan lebih berfokus pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut daripada Angkatan Darat.
Taiwan (Republik Cina), memiliki kekuatan militer yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sejak kepindahan pemerintahan nasionalis ke Taiwan setelah kekalahannya dengan pihak komunis (1949), Taiwan memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam usaha membendung kekuatan komunis ke selatan. Taiwan memanfaatkan hubungan tersebut dengan memperoleh bantuan teknik dari sistem persenjataan barat sehingga Taiwan memiliki industri militer sendiri yang juga diekspor (meskipun terbatas pada persenjataan ringan seperti amunisi dan senapan otomatis).

Kekuatan militer Taiwan difokuskan untuk bertahan dari serangan terutama RRC, yang saat ini hanya melakukan provokasi-provokasi militer dengan mengadakan latihan gabungan di Selat Taiwan. Meskipun sebenarnya di atas kertas jumlahnya tidak sebanding (Taiwan memiliki 600.000 personel aktif Angkatan Darat sedangkan RRC memiliki 3 juta tentara Angkatan Darat, 4000 pesawat tempur untuk Angkatan Udara RRT dengan 1000 pesawat tempur Taiwan). Bahkan pengamat-pengamat militer RRC selalu sesumbar dengan mengatakan mampu menduduki Taiwan dalam hitungan jam. (Meski kenyataan politik, militer di lapangan tidak selalu benar belum lagi dampak internasional khususnya Amerika Serikat). Pada masa lalu Taiwan diduga memiliki senjata nuklir untuk mengimbangi senjata nuklir RRC karena potensi dan kemampuannya untuk itu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Translate

Loading...

Entri Populer

RECENT POST

Pengikut